Alycia Azzahra Wahyuni

  Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai dua lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat dan Presiden. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang ketiga sampai dengan selesai (Ke-8) yakni DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan Komisi Yudisial (KY). Sebelum itu, terlebih dahulu kita ulas balik mengenai apa saja yang termasuk kedalam lembaga tinggi Negara. Berikut Ulasan singkatnya nya : Sebagaimana ditulis dalam laman Wikipedia.org   yang dimaksud dengan lembaga tinggi Negara adalah  Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh  UUD 1945 . Sebelum amendemen UUD 1945 , Lembaga tinggi Negara di Indonesia itu terdiri dari : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI), dan Bad...

 Sebagaimana manusia yang membutuhkan organ dalam tubuh untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Begitu juga dengan sebuah Negara, ia tentu juga membutuhkan organ untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Dan organ negara itu bernama Lembaga Negara. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Mengutip dari buku Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) karya Laurensius Arliman S, Hans Kelsen, ada dua definisi lembaga negara dalam arti luas dan arti sempit. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri ...

  Kemajuan teknologi    yang semakin mutakhir dewasa ini, mau tidak mau telah membuat dunia pendidikan harus mengadakan inovasi positif guna memajukan pendidikan di negaranya masing-masing, tak terkecuali di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19, telah menyadarkan banyak pihak,    terutama kaum pendidik,  untuk menguasai teknologi pembelajaran berbasis online yang meliputi, tiga jenis pemanfaaatannya. Baik itu sebagai media, sumber belajar maupun sebagai alat peraga. Meski sebagian merasa acuh, namun tidak sedikit dari para pendidik juga mulai berlomba, dan mencari sumber informasi pembelajaran berbasis tekhnologi karena peran pentingnya dalam memfasilitasi terlaksananya kegiatan pembelajaran, baik online maupun Offline terbatas. Namun, di tengah semangat    untuk mempelajari tekhnologi sebagai    alternatif dalam pembelajaran, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, di antaranya keterbatasan perangkat dan koneksi internet, khususn...

 KELAS VIII SEMESTER 1  Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Menurut buku PPKN SMP VIII oleh Kemendikbud (2017), sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, semua peraturan perundang- undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta...